HARIAN NEGERI, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR akan membentuk pusat komando (command center) guna mempercepat penanganan persoalan reforma agraria. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi serikat buruh dalam momentum Hari Buruh Internasional 2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Dasco menjelaskan, command center ini akan melengkapi kinerja Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria yang telah dibentuk sejak Oktober 2025. Nantinya, pusat komando tersebut akan melibatkan pimpinan Komisi III DPR RI.

“Nanti akan dibikin semacam command center yang digabung dengan pimpinan Komisi III,” ujar Dasco di hadapan perwakilan buruh.

Ia mengakui bahwa kinerja pansus selama ini masih berjalan lambat karena fokus pada proses sinkronisasi. Untuk mempercepat penanganan, pengelolaan pansus akan dikendalikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa.

“Pansus Agraria ini akan langsung dipegang oleh Pak Saan, dan di command center juga ada Komisi III,” jelasnya.

Menurut Dasco, keberadaan command center akan menjadi wadah untuk menampung informasi langsung dari masyarakat terkait konflik agraria di lapangan. Dengan demikian, DPR dapat merespons lebih cepat sekaligus menentukan langkah mitigasi yang diperlukan.

“Kami butuh informasi langsung dari masyarakat. Tanpa itu, kami sering tidak mengetahui kejadian di lapangan seperti penangkapan atau konflik antara perusahaan dan petani,” ungkapnya.

Ia juga mengajak serikat buruh untuk aktif melakukan audiensi dan menyampaikan persoalan secara terstruktur agar dapat segera ditindaklanjuti.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika, menilai sejak pembentukan pansus, berbagai persoalan agraria masih terus terjadi di lapangan.

Ia mengungkapkan bahwa dalam periode Desember 2025 hingga April 2026, masih ditemukan kasus kekerasan terhadap petani, aktivis, dan masyarakat adat, mulai dari penembakan, penganiayaan, hingga penangkapan saat mempertahankan tanah mereka.

“Sejak pansus dibentuk, kami masih menunggu perubahan konkret untuk memastikan tidak ada lagi kriminalisasi dan kekerasan terhadap petani dan masyarakat pedesaan,” ujar Dewi.

Menurutnya, reforma agraria membutuhkan dorongan politik yang kuat dari DPR RI agar dapat berjalan efektif dan berpihak kepada masyarakat.

“Tanpa tekanan politik dari DPR, reforma agraria tidak akan berjalan dan akan terus ada alasan mengapa tanah tidak kunjung sampai kepada petani dan buruh tani,” pungkasnya.