HARIAN NEGERI, Garut – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan memberikan dukungan terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, dalam menindak praktik premanisme di kawasan industri dan pabrik-pabrik di wilayah tersebut.

"Banyak kawasan industri yang selama ini mengeluhkan adanya praktik premanisme di lingkungan pabrik. Kami berharap kebijakan yang diterapkan di Jabar ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia," ujar Wamenaker usai meresmikan PT Ultimate Noble Indonesia di Garut, Senin (3/3/2025).

Selain itu, ia juga menyatakan dukungannya terhadap langkah Gubernur Jabar dalam memberantas percaloan tenaga kerja. "Kami akan memastikan agar tidak ada perusahaan outsourcing yang membebankan biaya tidak resmi kepada calon tenaga kerja," tegasnya.

Wamenaker menekankan pentingnya kolaborasi semua pemangku kepentingan dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah demi menciptakan iklim investasi yang kondusif. "Jika industri dapat beroperasi dengan tenang tanpa gangguan di luar ranah operasionalnya, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin kuat. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pemerintah daerah untuk bersama-sama menciptakan lingkungan usaha yang aman dan nyaman bagi dunia industri," pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, PT Ultimate Noble Indonesia diproyeksikan akan membuka 10 ribu lapangan kerja baru di sektor produksi sepatu dan sandal. Peresmian perusahaan ini turut dihadiri oleh Gubernur Jabar, Kapolda Jabar, Bupati Garut, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.

Gubernur Dedi Mulyadi dalam sambutannya menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan kawasan industri bebas dari praktik premanisme. "Saya akan menginstruksikan kepada seluruh kepala desa di Jabar agar tidak meminta sumbangan kepada pabrik-pabrik," ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penertiban segala bentuk pungutan liar yang tidak sesuai dengan ketentuan. "Perusahaan telah memenuhi kewajiban pajaknya kepada negara. Oleh karena itu, tidak boleh ada pemungutan tambahan yang bersifat ilegal," katanya.

Lebih lanjut, Gubernur Dedi menyoroti anggapan keliru di masyarakat yang menganggap pabrik sebagai sumber dana tanpa batas. "Tidak semua permintaan dari pihak tertentu dapat diakomodasi dalam anggaran perusahaan. Oleh karena itu, praktik-praktik yang membebani dunia usaha ini harus dihentikan," tegasnya.

Sebagai bagian dari upaya mendukung pengembangan tenaga kerja, Pemerintah Provinsi Jabar berkomitmen untuk membangun lebih banyak Balai Latihan Kerja (BLK). "Kami ingin memastikan bahwa pabrik-pabrik tidak perlu lagi membangun BLK sendiri karena nantinya akan difasilitasi oleh pemerintah daerah," tambahnya.