Oleh : Imaduddin Al Fanani (Ekonom – Entrepreneur)

Kemajuan teknologi informasi telah merevolusi struktur ekonomi global, termasuk sektor keuangan. Di tengah transformasi ini, industri keuangan syariah menghadapi tantangan baru dalam menjangkau generasi milenial dan Gen Z yang kini mendominasi populasi produktif Indonesia. Dengan karakteristik digital-native, generasi ini menginginkan layanan pembiayaan yang cepat, praktis, dan sejalan dengan nilai-nilai etis (Alwi & Kartika, 2021). Maka dari itu, sistem pembiayaan syariah perlu beradaptasi untuk tetap relevan dan kompetitif di era digital.

Tantangan Pembiayaan Syariah bagi Generasi Muda

Salah satu persoalan utama ialah rendahnya literasi keuangan syariah. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2023 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah nasional hanya sebesar 9,14%, jauh tertinggal dari indeks keuangan konvensional. Hal ini menyebabkan banyak generasi muda belum memahami larangan riba, prinsip bagi hasil, dan pentingnya akad dalam transaksi (OJK, 2023).

Tantangan kedua ialah keterbatasan infrastruktur digital layanan keuangan syariah. Meskipun perkembangan fintech syariah mulai terlihat, banyak platform belum menyediakan sistem yang integratif, responsif, dan mudah diakses. Hal ini mengurangi minat generasi muda yang terbiasa dengan teknologi efisien dan user-friendly (Hidayat & Fitria, 2022).

Selanjutnya, masalah trust atau kepercayaan terhadap kehalalan produk juga menjadi penghambat. Minimnya informasi mengenai fatwa, struktur akad, serta pengelolaan dana membuat sebagian generasi muda bersikap skeptis. Ditambah lagi, banyak produk pembiayaan belum sesuai dengan kebutuhan gaya hidup generasi muda seperti pembiayaan usaha rintisan, pembiayaan pendidikan informal, atau program inkubasi bisnis.

Solusi Strategis: Sinergi Literasi, Inovasi, dan Digitalisasi

Merespons tantangan tersebut, diperlukan pendekatan multi-level:

1. Penguatan Literasi Keuangan Syariah Digital Edukasi keuangan syariah harus dikembangkan melalui platform digital yang dekat dengan generasi muda: media sosial, YouTube, podcast, dan aplikasi edukatif. Strategi komunikasi harus bersifat naratif dan visual, disesuaikan dengan pola konsumsi informasi mereka (Amalia & Tanjung, 2020).
2. Digitalisasi Layanan dan Infrastruktur Fintech Syariah Lembaga keuangan syariah harus membangun sistem berbasis teknologi, memanfaatkan tanda tangan elektronik, digitalisasi akad, serta blockchain sebagai instrumen transparansi transaksi. Desain aplikasi yang ramah pengguna dan proses verifikasi yang efisien menjadi krusial dalam meningkatkan inklusi.
3. Diversifikasi Produk yang Kontekstual dan Relevan Pembiayaan berbasis musyarakah dan mudharabah untuk startup, crowdfunding syariah untuk proyek sosial, serta sistem sewa guna (ijarah) untuk properti atau kendaraan bersama dapat menjadi alternatif inovatif yang sesuai dengan kebutuhan generasi digital (Fauzan et al., 2023).
4. Transparansi dan Sertifikasi Halal Digital Lembaga pembiayaan syariah perlu terbuka terhadap struktur akad, alur distribusi dana, serta sertifikasi dari otoritas fatwa seperti DSN-MUI. Mekanisme rating produk syariah berbasis aplikasi atau blockchain juga dapat membantu memperkuat kepercayaan publik.
5. Sinergi Stakeholder dan Dukungan Regulasi Pemerintah, regulator, dan pelaku industri harus bersinergi membentuk ekosistem pembiayaan syariah yang inovatif. Dukungan insentif fiskal bagi fintech syariah, kemudahan izin usaha, serta pembentukan inkubator syariah digital dapat mempercepat penetrasi pasar.

Potensi keuangan syariah sebagai sistem pembiayaan etis, inklusif, dan bebas riba sangat besar dalam menjawab kebutuhan generasi milenial dan Gen Z. Namun, tantangan literasi, keterbatasan akses digital, dan kesenjangan produk harus diatasi secara sistemik. Pembiayaan syariah harus tampil sebagai solusi utama dalam lanskap keuangan digital masa kini, bukan hanya sebagai alternatif. 

Melalui literasi berbasis teknologi, inovasi produk yang kontekstual, dan penguatan kepercayaan publik, ekosistem pembiayaan syariah dapat tumbuh secara berkelanjutan serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih adil dan beretika.