HARIAN NEGERI, Jakarta - Isu demokrasi, dominasi oligarki, hingga tantangan mewujudkan swasembada pangan menjadi sorotan utama dalam Diskusi Publik bertajuk “Urgensi Kebebasan Sipil untuk Masa Depan Demokrasi Indonesia” yang diselenggarakan oleh PP PRIMA DMI di Kedai Aceh Bang Johny, Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

Diskusi yang menghadirkan tiga tokoh nasional Feri Amsari, Anthony Budiawan, dan TB Massa Djafar berlangsung dinamis dan penuh kritik tajam terhadap kondisi politik dan ekonomi nasional. Kegiatan ini dihadiri oleh mahasiswa, akademisi, aktivis, serta masyarakat sipil.

Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, menyoroti persoalan kebebasan sipil serta target swasembada pangan pemerintah yang dinilai tidak realistis dalam jangka pendek.

“Mustahil swasembada pangan terjadi dalam waktu cepat. Indonesia masih mengimpor beras, bawang putih, dan berbagai kebutuhan pangan lainnya dari negara lain,” ujarnya.

Feri menambahkan, bahkan target Kementerian Pertanian sendiri baru menempatkan kemandirian pangan pada tahun 2029.

“Kalau target Kementan saja 2029, lalu sekarang mau dipercepat dari empat tahun menjadi satu tahun, itu tidak mungkin terjadi,” tegasnya.

Dalam sesi tanya jawab, Feri juga menekankan pentingnya penguatan demokrasi jika diberi kesempatan memimpin di masa depan.

“Memastikan demokrasi berjalan dengan sebaik-baiknya. Mahasiswa harus kembali pada khitahnya seperti pada masa 1998,” katanya.

Sementara itu, pakar ekonomi politik, Anthony Budiawan, menyoroti pentingnya kualitas elite politik dalam menopang demokrasi serta bahaya oligarki yang dinilai semakin menguat.

Menurutnya, partai politik harus menjadi ruang strategis dalam mencetak pemimpin berkualitas.

“Partai politik seharusnya menjadi agen dalam mencetak elite politik yang memenuhi kualifikasi agar bisa memajukan negeri,” ujarnya.

Anthony menegaskan bahwa demokrasi tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.

“Demokrasi tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ditopang oleh aktor politik yang memiliki kemampuan dan integritas,” katanya.

Ia juga mengkritik kuatnya pengaruh oligarki dalam sistem politik dan hukum di Indonesia.

“Oligarki menguasai hukum dan politik untuk mendapatkan sumber daya ekonomi dan terus memperkaya segelintir orang,” tegasnya.

Meski demikian, Anthony mengajak generasi muda untuk tetap optimistis terhadap masa depan bangsa.

“Harus optimis, bahkan sangat optimis, jika dilakukan perubahan besar terhadap sistem politik yang ada,” ujarnya.

Pandangan senada disampaikan akademisi politik Universitas Nasional, TB Massa Djafar, yang menilai Indonesia hingga kini belum benar-benar menjadi negara industri dan masih bergantung pada sumber daya alam.

“Indonesia sampai hari ini belum menjadi negara industri. Kita masih tergantung pada sumber daya alam,” katanya.

Ia menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan tegas untuk keluar dari berbagai persoalan bangsa.

“Kalau Indonesia mau bangkit, pertama harus ada pemimpin yang kuat dan tegas,” ujarnya.

TB Massa Djafar juga menilai oligarki menjadi penghambat utama terwujudnya demokrasi yang sehat.

“Selama oligarki masih rakus, tidak akan ada demokrasi yang baik,” tegasnya.

Menurutnya, berbagai persoalan nasional berakar dari elite yang memegang kekuasaan.

“Sumber masalah ada pada yang memegang kekuasaan,” katanya.

Ia turut menekankan pentingnya kebebasan sipil dan keberlangsungan pemilu sebagai pilar utama demokrasi.

“Kebebasan sipil harus penuh. Pemilu harus tetap berjalan sebagai jalan demokrasi,” ujarnya.

Namun demikian, ia mengkritik bahwa praktik demokrasi saat ini belum mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat.

“Rakyat masih menghadapi kesulitan ekonomi dan pengangguran yang belum terselesaikan,” katanya.

Ia bahkan menegaskan perlunya perubahan besar untuk memperbaiki sistem yang ada.

“Indonesia membutuhkan perubahan besar untuk memperbaiki sistem yang ada,” pungkasnya.