HARIAN NEGERI - Pemerintah Indonesia menegaskan tekad menjadi pusat inovasi teknologi digital di Asia Tenggara dengan membangun ekosistem yang berdaulat, inklusif, dan berbasis kearifan lokal.

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital Ismail menegaskan pusat inovasi tersebut tidak akan meniru model Silicon Valley, tetapi Indonesia akan mengembangkan model yang berbeda, selaras dengan kearifan lokal.

Hal ini sesuai dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Digital 2045.

“Ambisi menjadi Silicon Valley Asia Tenggara bukanlah untuk meniru, melainkan membangun model Indonesia yang unik dengan inovasi-inovasi yang inklusif, berlandaskan kearifan lokal, dan berorientasi pada nilai,” tegasnya dalam acara digitalCIO Indonesia: Menjadikan Indonesia Silicon Valley Asia Tenggara di Jakarta Selatan, Selasa (15/07/2025).

Dalam kerangka Visi Indonesia Digital 2045, pemerintah tidak hanya mendorong transformasi digital sebagai sarana modernisasi layanan publik, tapi menjadikannya misi strategis nasional untuk menciptakan kedaulatan teknologi, daya saing SDM, dan ketahanan sosial berbasis inovasi digital.

“Indonesia siap tampil sebagai pusat inovasi teknologi di Asia Tenggara. Karena Indonesia sudah siap. Misi ini sepenuhnya sejalan dengan visi nasional yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto,” tandas Ismail.

Pemerintah memberikan perhatian pada infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital sebagai empat pilar utama yang menjadi landasan strategi digital nasional.

Keempat pilar ini diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam peta persaingan teknologi global.

Sekjen Ismail juga menyoroti keberhasilan berbagai startup lokal, diantaranya Xendit, Ruangguru, Kata.ai, dan KampungDigital, yang telah mentransformasi kehidupan masyarakat di berbagai daerah.

“Mereka telah mengubah lanskap digital, bukan hanya demi produktivitas, tetapi juga pendidikan, martabat, dan ketahanan sosial,” jelasnya.

Sebagai langkah nyata, Kementerian Komdigi terus mendorong regulasi yang adaptif, pengembangan talenta digital yang inklusif, penguatan keamanan siber, dan tata kelola AI yang etis.

Ismail menegaskan bahwa pemerintah harus menjadi katalisator, bukan hambatan dalam inovasi.

“Komdigi percaya bahwa pemerintah harus menjadi platform yang memfasilitasi, bukan menghambat. Itu berarti berinovasi bersama startup, membangun regulasi yang adaptif, dan membuka ekosistem digital yang mencerminkan nilai bersama,” jelas Ismail.

Melalui kolaborasi lintas sektor, Indonesia bertekad menjadikan transformasi digital sebagai lokomotif ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 dan mewujudkan Indonesia yang bukan hanya sebagai pengguna teknologi, tapi juga produsen inovasi global.