HARIAN NEGERI, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dalam memperbaiki sistem distribusi pupuk subsidi. Ia memerintahkan agar penyaluran pupuk tidak lagi melalui tengkulak atau perantara (middle man), melainkan langsung dari pabrik ke petani.

Perintah tersebut disampaikan Prabowo kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, saat menerima laporan terkait distribusi pupuk bersubsidi di berbagai daerah.

"Dia (Mentan) mengatakan kepada saya, 'Pak, tadinya dari pabrik pupuk sampai ke petani harus tanda tangan 15 menteri, 30 sekian gubernur, 500 bupati, baru sampai Gapoktan'," ujar Prabowo saat berbicara di hadapan para investor dan ekonom di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Prabowo langsung merespon, “Saya bilang (ke) Mentan, enggak ada, dari pabrik pupuk langsung ke petani, enggak ada lagi tanda tangan-tanda tangan," katanya.

Menurut Prabowo, kebijakan ini mulai menunjukkan hasil. Distribusi pupuk bersubsidi yang sebelumnya sering mengalami kelangkaan kini mulai lancar di sejumlah wilayah. Meski begitu, ia mengakui masih ada daerah seperti Aceh yang menghadapi kendala distribusi.

"Saya dapat keluhan dari Gubernur Aceh, pupuk di sana kurang lancar. Ini segera kami atasi. Begitu semua perizinan kita hilangkan, arus ke produsen langsung lancar," tambahnya.

Namun, keputusan ini tak lepas dari kontroversi. Prabowo mengungkap, ada sekitar 29.000 tengkulak yang menyampaikan kekecewaan atas kebijakan tersebut. Meski demikian, Presiden menegaskan ia lebih memilih membela jutaan petani di Indonesia.

"29.000 lawan 120 juta rakyat Indonesia, saya lebih baik membela 120 juta rakyat. Lebih baik saya bela petani dan keluarganya, daripada kepentingan perantara," tegas Prabowo.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Prabowo dalam mempercepat reformasi di sektor pertanian dan memastikan petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional bisa memperoleh akses langsung terhadap bantuan pemerintah.