HARIAN NEGERI, Paris – Dalam kunjungan kerja ke OECD di Paris, Prancis, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengadakan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann, pada Rabu (5/3) di Kantor Pusat OECD. Pertemuan ini menegaskan keseriusan Indonesia untuk menjadi anggota penuh OECD serta komitmen Pemerintah untuk terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Sekretariat OECD di Paris.

Setahun setelah OECD membuka diskusi mengenai aksesi Indonesia, kini telah terjadi kemajuan signifikan dalam proses self-assessment untuk menyusun Initial Memorandum (IM) sebagai bagian dari langkah aksesi. Dukungan terhadap agenda aksesi ini juga terlihat dari tercantumnya program aksesi OECD dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta “Asta Cita” Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai wujud komitmen politik, Menko Airlangga akan segera melaporkan perkembangan aksesi OECD kepada Presiden Prabowo Subianto setibanya di Jakarta. Melalui pertemuan tersebut, diharapkan Presiden dapat memberikan arahan strategis guna mempercepat proses aksesi, termasuk upaya penyesuaian instrumen OECD ke dalam kerangka hukum Indonesia.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% secara bertahap, sehingga dibutuhkan peningkatan daya saing, produktivitas, dan investasi. 

Keanggotaan Indonesia di OECD diyakini mampu mendukung reformasi struktural di berbagai sektor. Keberhasilan proses ini juga memerlukan dukungan luas dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk kerja sama erat antara Pemerintah dan Sekretariat OECD untuk mempromosikan manfaat aksesi tersebut.

“Kami menantikan diskusi lebih lanjut mengenai manfaat konkret aksesi OECD dalam acara OECD SEARP Forum (South East Asia Regional Programme) mendatang,” ungkap Menko Airlangga, Rabu (5/3/2025).

Forum ini merupakan wadah kolaborasi antara OECD dan negara-negara Asia Tenggara. Tahun ini, OECD Southeast Asia Forum dijadwalkan berlangsung di Thailand pada 2 Mei 2025. Menko Airlangga juga menyoroti rencana kunjungan Sekjen OECD ke Jakarta pada Oktober 2025.

Menko Airlangga turut memaparkan perkembangan penyusunan Initial Memorandum (IM) yang ditargetkan dapat diserahkan secara resmi pada Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri pada awal Juni 2025. 

Dengan dioperasikannya platform digital INA OECD, Sekretariat Tim Nasional mempercepat penyelesaian 26 bab dalam IM. Sebelumnya, empat bab telah diserahkan ke Sekretariat OECD pada Desember 2024 untuk tahap review awal.

Dukungan teknis dari Sekretariat OECD dinilai bermanfaat bagi Kementerian/Lembaga dalam merampungkan IM, khususnya pada area strategis seperti lingkungan, perdagangan, investasi, antikorupsi, dan reformasi regulasi.

“Kami mengapresiasi kesiapan Sekretariat OECD untuk terus mengadakan diskusi teknis lanjutan,” ujar Menko Airlangga.

Menutup pertemuan, Menko Airlangga menyampaikan terima kasih kepada Sekjen Cormann atas upayanya menjalin dukungan dari berbagai negara anggota OECD.

“Saya sangat mengapresiasi langkah Sekjen Cormann yang telah menggandeng sejumlah negara OECD untuk membantu Indonesia,” pungkas Menko Airlangga. Sebelumnya, Menko Airlangga juga mengadakan pertemuan dengan beberapa Duta Besar negara anggota OECD guna membahas dukungan konkret di masa mendatang.

Hadir dalam pertemuan ini antara lain Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso; Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Edi Prio Pambudi; Duta Besar RI untuk Prancis, Mohamad Oemar; serta Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral, Ferry Ardiyanto. (d2/dft/fsr)