Mentra - Mengingat sudah banyaknya kasus korupsi di Sumatera Selatan maka dengan itu Lembaga Agent Social Kontrol (LASK) melakukan aksi di gedung KPK RI, Jakarta (26/10/2023).

Jenderal Lapangan, Andi Leo mengatakan, pihaknya membawa pesan yang luar biasa agar KPK bisa segera mengusut tuntas apa-apa yang menjadi keinginan masyarakat demi terwujud nya Sumsel bebas dari korupsi.

Berikut Tuntutan Massa Aksi :

  1. Periksa Jajaran Pejabat Tinggi Di Pt Rmk Energy Yang Terindikasi Melakukan Kkn- Dan Pt Tersebut Harus Di Tutup Permanen Karna Berdampak Buruk Bagi Kesehatan Masyarakat Sekitar Dan Didugaa Cacat Perijinan ( Muara Enim, Palembang, Sumsel).
  2. Segera Periksa Oknum-Oknum Polda Sumsel Yang Terindikasi Menerima Fee Mengenai Ilegal Driling Dan Gudang Timbunan Minyak Di Wilayah Sumsel, Terkhusus Di Kab Muba & Oi (Harus Di Tutup)
  3. Kadin Pu Perkim Sumsel (BS), ( Indikasi kkn proyek pasar cinde-asrama mahasiwa jogja-timbunan keramasan- Dll)
  4. Bupati 4 lawang (jc)- Mantan Walikota PlG (HJ)- Pj walikota PLG (RD)- dirut pd pasar - PT BCR ( indikasi KKN Proyek pasar cinde dan pasar 16 di kota palembang )
  5. Wakil ketua Dprd Provinsi sumsel, Ketua partai G Sumsel (KSD) ( indikasi penerimaan fee proyek - kolam retensi - LHKPN )
  6. Periksa Jajaran Direksi PT BA , atas dugaan Kerugian negara mengenai pengelolaan swabakar sebesar 2,8T dan stockpile yang mencemari lingkungan/keshatan Masyarakat Bupati Banyuasin (As), (indikasi KKN program serasi-Cacat moral)
  7. Oknum-oknum pejabat tinggi propinsi Sumatera Selatan, indikasi pemborosan dan kerugian negara mengenai Timbunan keramasan, di gandus ( pemprov )
  8. Segera periksa bupati kab Ogan ilir (PWA) Beserta jajaran karna banyaknya (indikasi KKN proyek-proyek pembangunan - Fee Proyek- LHKPN)
  9. Panggil Seluruh Perusahan batubara yang beroperasi di wilayah sumsel, yang terindikasi KKN dan melanggar amdal dan membahayakan kesehatan warga sekitar
  10. Kejari Sumsel, Oknum-oknum Pejabat kab Ogan Komering Ilir ( indikasi KKN Ganti Rugi / pemalsuan surat Proyek Jalan Tol )
  11. Bupati Kab Lahat (CU) ( Indikasi KKN-Fee proyek-Setoran tambang batubara-LHKPN)
  12. Periksa seluruh oknum ketua dan jajaran Forum kades dan di Sumatera Selatan yang terindikasi kuat melakukan KKN sehingga pembangunan ditingkat desa tidak berkemajuan
  13. Segera usut indikasi KKN yang dilakukan oleh perusahan sawit di Sumatera Selatan, perusak ekologi, penyumbang komflik agraria dan penyumbang asap di Sumsel.