HARIAN NEGERI, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengindikasikan bahwa proses penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji khusus akan segera memasuki tahap penyidikan. Penanganan kasus ini terus bergulir setelah KPK memeriksa sejumlah pihak terkait.
Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan bahwa lembaganya sudah berada di ambang tahapan lanjutan dalam menangani kasus yang menyeret praktik penyalahgunaan kuota haji khusus.

“Dalam waktu dekat, kami berharap bisa melangkah ke tahap yang lebih pasti,” ujar Asep dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (20/7).

Ia pun mengajak masyarakat untuk mendukung proses hukum yang tengah berjalan. Menurutnya, keterlibatan publik menjadi penting dalam mengawal transparansi dan integritas proses penegakan hukum.

Sejauh ini, kata Asep, KPK telah memanggil dan meminta keterangan dari sejumlah pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan pengelolaan kuota haji khusus. “Sudah beberapa orang kami minta keterangannya. Mohon dukungannya,” tambahnya.

Sebelumnya, pada 20 Juni 2025, KPK telah mengonfirmasi bahwa penyelidikan kasus ini telah berjalan dan melibatkan sejumlah tokoh, termasuk pendakwah Ustadz Khalid Basalamah serta Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah.

Dalam perkembangan lain, Ketua KPK Setyo Budiyanto menuturkan bahwa praktik korupsi dalam pembagian kuota haji khusus bukan hanya terjadi pada 2024, melainkan diduga sudah berlangsung sejak tahun-tahun sebelumnya.

Dugaan ini turut diperkuat oleh temuan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI yang mencatat adanya kejanggalan dalam pembagian tambahan kuota sebesar 20.000 dari Pemerintah Arab Saudi. Pansus menyoroti keputusan Kementerian Agama yang membagi kuota tersebut secara merata, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

KPK kini terus mengumpulkan bukti dan informasi tambahan untuk mengungkap secara menyeluruh potensi penyimpangan dalam alokasi kuota haji khusus. Jika cukup alat bukti ditemukan, tidak menutup kemungkinan proses penyidikan segera dimulai.