HARIAN NEGERI - Halsel, Polemik dugaan proyek lumbung pangan fiktif di Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat, Halmahera Selatan, mendapat sorotan tajam dari Ketua Pemuda Desa setempat. 

Ramdan Umasangaji menegaskan, persoalan ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

“Kami sebagai pemuda tidak bisa tinggal diam melihat indikasi laporan fiktif ini. Jika di LPJ tahun 2024 tertulis lumbung pangan selesai, tapi faktanya pembangunan baru dimulai tahun 2025, ini jelas mencederai transparansi dan akuntabilitas,” tegas Ketua Pemuda Desa Saketa, Ramdan Umasangaji, Minggu (10/8/2025).

Menurutnya, lumbung pangan merupakan fasilitas vital yang seharusnya sudah bisa dimanfaatkan petani sejak tahun lalu. Keterlambatan atau ketidakhadiran proyek ini bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menghambat ketahanan pangan warga.

“Selama setahun, petani kehilangan tempat penyimpanan hasil panen. Dana desa yang sudah cair seharusnya digunakan sesuai rencana, bukan malah menyisakan tanda tanya besar di masyarakat,” ujarnya.

Ramdan mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan dokumen laporan resmi berikut bukti-bukti dugaan penyalahgunaan anggaran. Dalam satu atau dua hari ke depan, laporan tersebut akan disampaikan langsung ke Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan.

“Kami akan lihat bagaimana sikap Inspektorat. Kalau mereka main-main atau mencoba menutup-nutupi, kami tidak segan-segan melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dana desa ini uang rakyat, dan setiap rupiahnya harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Ia juga menilai langkah BPD yang akan meminta penjelasan tertulis dari kepala desa adalah awal yang baik, namun harus diikuti tindakan hukum jika ditemukan pelanggaran.

“Kami siap mengawal kasus ini sampai tuntas. Jika perlu, kami akan menggelar aksi bersama masyarakat untuk mendesak pengusutan secara transparan. Jangan sampai desa ini jadi contoh buruk pengelolaan anggaran di Halsel,” tandasnya.