HARIAN NEGERI, Jakarta - Ketegangan geopolitik global yang dipicu konflik di Timur Tengah kian memperbesar kekhawatiran dunia terhadap stabilitas pangan. Eskalasi konflik, gangguan jalur logistik, serta ketidakpastian perdagangan internasional dinilai berpotensi menekan pasokan dan memicu lonjakan harga pangan secara global.

Bahkan, Rusia telah menyerukan pembentukan cadangan pangan bersama negara-negara BRICS sebagai langkah antisipatif menghadapi meningkatnya risiko krisis pangan dunia.

Di tengah dinamika tersebut, Indonesia justru mencatatkan perkembangan signifikan dalam sektor ketahanan pangan nasional. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog kini telah mencapai 4,7 juta ton menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah dan terus bergerak menuju angka 5 juta ton.

Capaian ini tidak berdiri sendiri. Pada sektor pasar domestik dan HoReCa (Hotel, Restoran, dan Katering), ketersediaan beras tercatat mencapai 12 juta ton. Selain itu, potensi standing crop diproyeksikan akan terus menopang produksi hingga akhir tahun.

Secara keseluruhan, tiga lapisan ketersediaan tersebut menjadi fondasi kuat yang memastikan kebutuhan pangan nasional dapat terpenuhi hingga 11 bulan ke depan.

Keberhasilan ini merupakan hasil dari arah kebijakan strategis yang telah diletakkan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Januari 2025, Presiden menegaskan pentingnya kemandirian pangan sebagai pilar utama ketahanan nasional.

“Dengan swasembada pangan, kita aman. Kita tidak boleh lagi bergantung pada sumber dari luar negeri. Dalam krisis global, tidak ada negara yang akan rela melepas pangannya ke luar negeri. Ini adalah hukum sejarah,” tegas Presiden.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa langkah antisipatif telah diambil jauh sebelum tekanan global meningkat, sesuai arahan Presiden.

“Sejak awal, Bapak Presiden sudah menekankan pentingnya swasembada dan penguatan cadangan pangan. Ini menjadi langkah strategis untuk menghadapi situasi global yang penuh ketidakpastian,” ujar Mentan Amran (15/4/2026).

Ia menambahkan bahwa posisi cadangan pangan saat ini mencerminkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi berbagai skenario krisis global.

“Cadangan kita saat ini 4,7 juta ton dan terus menuju 5 juta ton. Dengan posisi ini, kebutuhan pangan kita cukup hingga 11 bulan ke depan. Ini adalah bentuk kesiapan Indonesia dalam menghadapi potensi krisis pangan global,” tegasnya.

Kementerian Pertanian menilai dinamika geopolitik global semakin menegaskan pentingnya setiap negara memiliki cadangan pangan yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Ketergantungan terhadap rantai pasok global yang rentan dinilai sebagai kelemahan struktural yang harus segera diatasi.

“Dunia saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Bisa karena konflik, bisa karena kebijakan negara lain yang membatasi ekspor. Karena itu, kita harus memastikan produksi dalam negeri kuat dan cadangan kita cukup,” lanjut Mentan Amran.

Terkait inisiatif Rusia dalam mendorong pembentukan cadangan pangan bersama negara-negara BRICS, Kementerian Pertanian memandang langkah tersebut sebagai strategi penting dalam memperkuat ketahanan pangan global. Kerja sama antarnegara dinilai menjadi instrumen krusial dalam meredam dampak krisis pangan yang semakin kompleks.

Komitmen tersebut sejalan dengan prinsip yang kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto saat Panen Raya di Karawang, 7 Januari 2026.

“Tidak ada bangsa yang merdeka kalau makan tidak bisa tersedia untuk rakyat. Tidak mungkin bangsa itu merdeka kalau makan, pangan, tergantung bangsa lain,” ujarnya.

Dengan tiga lapisan ketersediaan pangan yang kokoh cadangan pemerintah yang mencapai rekor tertinggi, ketersediaan di pasar domestik dan sektor HoReCa, serta proyeksi produksi standing crop hingga akhir tahun Indonesia dinilai berada pada posisi yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian pangan global.