HARIAN NEGERI, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berinovasi dalam menyebarluaskan nilai-nilai antikorupsi di lingkungan pendidikan. Untuk memastikan pesan ini lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh siswa, KPK menekankan pentingnya metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Salah satu pendekatan baru yang digunakan dalam pendidikan antikorupsi (PAK) di madrasah adalah gamifikasi.

Dalam webinar bertajuk Penguatan Kapasitas Aktor Pendidik Jenjang Pendidikan Dini, Dasar, dan Menengah (PAUD-DASMEN) yang diadakan pada Selasa, 11 Maret, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menegaskan bahwa metode konvensional saja tidak cukup dalam memperkuat pendidikan antikorupsi di madrasah.

“KPK melalui Direktorat Jejaring Pendidikan berupaya memperkuat implementasi materi pendidikan antikorupsi. Webinar ini bertujuan untuk memastikan pemerataan penerapan PAK di seluruh madrasah, sehingga dapat mempercepat aksi-aksi pendidikan antikorupsi yang lebih luas,” jelasnya.

Gamifikasi dalam pembelajaran antikorupsi diterapkan melalui penggunaan elemen permainan dalam proses belajar-mengajar. Metode ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi, motivasi, serta pemahaman siswa mengenai prinsip integritas, transparansi, dan kejujuran.

“Pendekatan ini menjadi cara efektif dalam menanamkan nilai-nilai integritas melalui pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan. Dengan gamifikasi, pendidikan antikorupsi bisa lebih menarik serta meninggalkan kesan mendalam bagi siswa,” kata Wawan.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa gamifikasi tidak hanya membantu siswa memahami konsep antikorupsi, tetapi juga melatih mereka berpikir kritis sejak dini. Dengan suasana belajar yang lebih dinamis dan menantang, pendekatan ini diharapkan dapat membentuk karakter siswa yang berintegritas.

Kolaborasi untuk Implementasi yang Efektif
Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Pradita, Prof. Dr. Ir. Richardus Eko Indrajit, menyatakan dukungannya terhadap penggunaan gamifikasi sebagai strategi pembelajaran antikorupsi. Menurutnya, metode pembelajaran berbasis interaksi dan tantangan lebih efektif dalam membentuk kesadaran siswa tentang bahaya korupsi.

“Jika strategi ini dapat diterapkan dengan baik, madrasah dapat terbebas dari praktik korupsi serta mencetak generasi yang menjunjung tinggi integritas. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah dan lembaga pendidikan untuk mengembangkan gamifikasi yang efektif,” ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa integritas adalah modal sosial yang harus ditanamkan sejak dini dan terus dijaga sepanjang proses pendidikan. Untuk memastikan efektivitasnya, implementasi PAK perlu terus diawasi dan dievaluasi agar kendala yang muncul dapat segera diatasi.

Mendorong Implementasi PAK di Madrasah
Webinar ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan, seperti kepala madrasah, guru, pengawas, serta pejabat dari Kantor Wilayah Kementerian Agama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. KPK mengapresiasi antusiasme para peserta yang memiliki peran penting dalam penerapan PAK di madrasah.

Sebagai langkah konkret, KPK mendorong penggunaan modul monitoring dan evaluasi (monev) PAK melalui platform Jaga.id serta pemanfaatan sistem Education Management Information System (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama. Dengan pendekatan berbasis teknologi ini, diharapkan pendidikan antikorupsi di madrasah dapat berlangsung secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

Webinar ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penguatan kapasitas jejaring pendidikan antikorupsi yang telah berlangsung dalam tiga batch. Batch pertama (25-26 Februari 2025) mencakup wilayah Indonesia bagian barat, sementara batch kedua (4-5 Maret 2025) ditujukan untuk wilayah tengah dan timur. Dengan adanya kegiatan ini, KPK berharap pendidikan antikorupsi semakin berkembang dan mengakar kuat dalam sistem pendidikan nasional.