HARIAN NEGERI, Yogyakarta – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menargetkan pertumbuhan ekonomi yang ambisius hingga 5,9 persen pada tahun 2026. Target ini tercantum dalam dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan kepada DPRD DIY.

Dikutip dari laman Pemprov DIY, dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD DIY, Jumat (11/7), Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X memaparkan pokok-pokok kebijakan anggaran yang akan menjadi arah pembangunan daerah. Dengan mengacu pada kebijakan nasional dan potret kondisi daerah saat ini, Pemda DIY mengangkat tema pembangunan tahun 2026: “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.”

Baca Juga:
MK

“Tema ini dirancang dengan mempertimbangkan indikator makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan berkisar antara 5,1 hingga 5,9 persen, inflasi antara 2,1 sampai 3,5 persen, dan penurunan angka kemiskinan di kisaran 9,97 hingga 10,38 persen,” ujar Sri Paduka dalam pidatonya.

Ia menegaskan, strategi pembangunan tersebut bertumpu pada tiga pilar utama. Pertama, percepatan pertumbuhan ekonomi selaras dengan target nasional. Kedua, penguatan sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan industri manufaktur. Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor-sektor strategis.

Penyusunan rancangan KUA dan PPAS, lanjut Sri Paduka, telah mengikuti ketentuan terbaru sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 serta keputusan Mendagri terbaru Nomor 900.1.15.5.3406 Tahun 2024. Regulasi ini memperbarui klasifikasi dan nomenklatur dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Adapun ringkasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 mencakup tiga aspek utama, yakni pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp5,22 triliun, berasal dari PAD, transfer, dan pendapatan sah lainnya. Belanja daerah ditetapkan sebesar Rp5,5 triliun dengan pendekatan outcome-based budgeting, yang menitikberatkan pada pelayanan publik dan belanja wajib. Sementara itu, untuk menutup defisit anggaran, Pemda DIY merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp442,69 miliar, dengan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp160 miliar.

Menutup penyampaiannya, Sri Paduka berharap dokumen rancangan anggaran ini dapat segera dibahas bersama legislatif dan disepakati, sehingga penyusunan APBD 2026 dapat berjalan tepat waktu dan memberi dampak nyata bagi kemajuan ekonomi serta kesejahteraan warga DIY.