HARIAN NEGERI - Ternate, (2 Juni 2026), Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Maluku Utara menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Indonesia dalam Perkembangan Dunia: Antara Tantangan dan Peluang Menuju Negara Kuat” sebagai ruang refleksi kritis terhadap arah pembangunan nasional di tengah dinamika ekonomi global, perubahan geopolitik internasional, serta tantangan demokrasi dan kedaulatan nasional.

Diskusi ini menyoroti berbagai persoalan strategis yang saat ini dihadapi Indonesia, mulai dari ketahanan ekonomi nasional, tata kelola sumber daya alam, ketimpangan pembangunan wilayah, efektivitas otonomi daerah, hingga penguatan pertahanan maritim sebagai fondasi negara kepulauan.

BADKO HMI Maluku Utara memandang bahwa Indonesia memiliki peluang besar menjadi negara kuat di tengah perubahan dunia. Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5 persen pada tahun 2025–2026, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di tengah perlambatan ekonomi global. Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia juga telah mencapai sekitar 1,4 triliun dolar AS.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi semata tidak cukup apabila tidak disertai pemerataan kesejahteraan, penguatan kapasitas daerah, serta perlindungan terhadap sumber daya strategis nasional.

Ketua Umum BADKO HMI Maluku Utara, Akbar Lakoda, menegaskan bahwa pembangunan Indonesia ke depan harus senantiasa betul-betul berpijak pada semangat konstitusi dan cita-cita negara kesejahteraan sebagaimana termuat dalam Pasal 33 UUD 1945.

“Indonesia tidak boleh hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi harus memastikan bahwa manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat hingga wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal,” ujarnya. 

Catatan Strategis BADKO HMI Maluku Utara

Hasil diskusi menghasilkan beberapa catatan penting:

  1. Masih terdapat ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi nasional dengan distribusi kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah, khususnya kawasan timur Indonesia.
  2. Program-program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat perlu dibarengi dengan penguatan kualitas sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan daerah agar tidak hanya dinikmati oleh kelompok yang telah memiliki modal ekonomi kuat.
  3. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sektor maritim, terutama terkait pengawasan wilayah laut, pencurian sumber daya perikanan, serta lemahnya integrasi pembangunan ekonomi kelautan.
  4. Kawasan Indonesia Timur masih menghadapi persoalan ketimpangan infrastruktur, keamanan maritim, dan distribusi manfaat ekonomi dari sektor sumber daya alam.
  5. Pelaksanaan otonomi daerah masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek distribusi fiskal, kewenangan pengelolaan sumber daya strategis, dan penguatan ekonomi daerah berbasis karakter wilayah masing-masing.

Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat dan Presiden Prabowo Subianto

Berdasarkan hasil diskusi tersebut, BADKO HMI Maluku Utara menyampaikan beberapa rekomendasi kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto:

Pertama, memperkuat paradigma pembangunan Indonesia sebagai negara maritim dengan menjadikan kawasan timur Indonesia sebagai prioritas strategis pertahanan dan ekonomi nasional. 

Menurut HMI Badko Malut, bahwa Penguatan armada pengawasan laut, dan percepat pengamanan wilayah perbatasan harus menjadi agenda utama negara guna mencegah kebocoran ekonomi akibat pencurian sumber daya kelautan.

Kedua, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program-program strategis nasional agar tepat sasaran dan benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat bawah.

Hal tesebut di anggap, Pemerintah perlu memastikan bahwa program kesejahteraan tidak hanya menjadi instrumen distribusi anggaran, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi rakyat secara berkelanjutan.

Ketiga, memperkuat model otonomi daerah berbasis kemaritiman dengan memberikan ruang fiskal yang lebih besar kepada daerah-daerah kepulauan dalam mengelola dan menikmati hasil ekonomi dari sektor pelabuhan, perikanan, dan perdagangan laut.

Keempat, memastikan ketahanan pangan nasional sebagai fondasi utama negara kesejahteraan (welfare state) benar-benar di nikmati masyarakat, karena keamanan dan ketersediaan pangan merupakan syarat utama terciptanya stabilitas sosial dan ekonomi nasional.

Kelima, mendorong kepemimpinan nasional yang lebih dekat dengan masyarakat melalui peningkatan kunjungan kerja ke daerah-daerah, khususnya kawasan timur Indonesia, agar kebijakan nasional lebih sesuai dengan realitas sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat.

Keenam, memperkuat pendekatan antropologi dan karakteristik sosial daerah dalam penyusunan kebijakan publik sehingga pembangunan nasional tidak bersifat seragam, melainkan mampu menjawab kebutuhan spesifik setiap wilayah Indonesia.

Penutup

BADKO HMI Maluku Utara meyakini bahwa masa depan Indonesia sebagai negara kuat masih jauh dari harapan selain itu ia tidak hanya ditentukan oleh besarnya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan negara menjaga kedaulatan sumber daya alam, memperkuat demokrasi, menghadirkan keadilan distribusi pembangunan, serta memastikan kesejahteraan rakyat sebagai orientasi utama kebijakan nasional.

“Sebagai organisasi kader dan intelektual, BADKO HMI Maluku Utara akan terus mengambil peran kritis-konstruktif dalam mengawal arah pembangunan bangsa demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, maju, dan berdaya saing di tengah perubahan dunia yang semakin kompleks,” tutupnya dengan tegas.