Sorong : Globalisasi dan arus demokratisasi yang semakin kuat menuntut peran aktif seluruh elemen bangsa dalam menjaga dan memperkuat ketahanan nasional. Di tengah tantangan kompleks, seperti intoleransi, radikalisme, ketimpangan sosial, dan kekerasan berbasis gender, penting bagi kader muda terutama perempuan muda Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) untuk memahami secara mendalam konsep-konsep dasar seperti demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Hak Asasi Perempuan.

Pemerintah kata Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Sellvyana Sangkek mengatakan melalui lembaga pemerintah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), memiliki tanggung jawab untuk membangun kesadaran kebangsaan, memperkuat partisipasi masyarakat sipil, dan menciptakan ruang dialog yang sehat dalam rangka memperkuat kohesi sosial serta merawat demokrasi. Oleh karena itu, kegiatan Latihan Kader Dasar (LKD) Ftayat NU ini menjadi sangat strategis dalam menanamkan nilai-nilai dasar kebangsaan yang berlandaskan pada penghormatan terhadap hak asasi dan prinsip demokrasi.

"Hak Asasi Perempuan merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia yang menekankan prinsip kesetaraan gender, non diskriminasi, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan ketidakadilan berbasis gender. Hak-hak ini dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti CEDAW, serta dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional" kata Sellvyana Sangkek dihadapan kader Fatayat NU.

Ruang lingkup Hak azasi terhadap perempuan yang telah ditetapkan meliputi Hak atas pendidikan yang setara, Hak atas kesehatan Reproduksi, Hak untuk bebas dari kekerasan seksual dan diskriminasi, hak Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pengambilan keputusan, dan Hak atas pekerjaan dan pengupahan yang adil.