HARIAN NEGERI - Jakarta, Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Alwashliyah Provinsi Banten mengonfirmasi akan menggelar aksi massa besar-besaran di depan Kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN) pada Jumat, 5 Juni 2026. 

Aksi ini bertujuan mendesak Ketua Umum Zulkifli Hasan untuk segera memberhentikan Irna Narulita dari jabatan Ketua DPW PAN Banten karena dinilai telah melanggar aturan perundang-undangan mengenai rangkap jabatan sebagai Komisaris Utama PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

GP Alwashliyah Banten menilai keberadaan Irna Narulita di pucuk pimpinan partai tingkat provinsi sekaligus menjabat sebagai Komut di BUMN merupakan preseden buruk bagi tata kelola organisasi dan kepatuhan hukum yang berlaku di Indonesia.

Ketua PW GP Alwashliyah Banten menyatakan bahwa rangkap jabatan ini secara terang-terangan menabrak UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN serta Peraturan Menteri BUMN yang melarang anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai pengurus partai politik.

"Aksi kami ke DPP PAN pada hari Jumat nanti bukan tanpa alasan. Ini adalah langkah penyelamatan marwah partai dan penegakan supremasi hukum. Bagaimana mungkin seorang Komisaris Utama BUMN aktif memimpin partai politik di tingkat wilayah? Ini jelas bertabrakan dengan undang-undang dan menciptakan benturan kepentingan yang merusak profesionalisme," tegas Ketua PW GP Alwashliyah Banten dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/6/2026).

Poin-poin utama yang akan dibawa dalam aksi massa pada 5 Juni 2026 mendatang antara lain:

  1. Pelanggaran Konstitusi & Regulasi BUMN: Mendesak DPP PAN bersikap tegas terhadap kader yang melanggar aturan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam regulasi negara bagi pejabat BUMN.
  2. Ancaman Konflik Kepentingan: Rangkap jabatan sebagai Komut ITDC dinilai mengaburkan batas antara kepentingan profesional negara dengan kepentingan politik praktis di wilayah Banten.
  3. Mosi Tidak Percaya: GP Alwashliyah Banten melihat kepemimpinan yang terbagi fokusnya telah mengakibatkan kemandekan total pada roda organisasi DPW PAN Banten dan tersumbatnya aspirasi kader di akar rumput.

GP Alwashliyah Banten menegaskan bahwa rencana untuk "geruduk" kantor pusat ini adalah bentuk kepedulian pemuda terhadap etika bernegara. Mereka menuntut Ketua Umum PAN segera mengambil tindakan diskresi dengan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) yang mampu bekerja secara fokus dan bersih dari beban pelanggaran regulasi demi keberlangsungan partai di Banten.