HARIAN NEGERI,Sorong - Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, S.T.,M.Si, bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai bergerak mengidentifikasi potensi-potensi korupsi sektor kehutanan di Provinsi Papua Barat Daya. 

Ditemui sejumlah awak media di Hotel Rylich Panorama Kota Sorong usai giat pencegahan korupsi sektor kehutanan, Kelly Kambu mengatakan menjaga potensi hutan di provinsi baru ini merupakan tanggungjawab semua pihak. 

"Lebih baik kita mencegah daripada mengobati, kita tahu bahwa orang-orang yang ada adalah orang-orang lama meski provinsinya baru. Sebisa mungkin kita meminimalisir potensi-potensi korupsi kehutanan di provinsi ini," terangnya, Selasa (18/2/2025). 

Ia mengungkapkan, menyangkut persoalan hutan adalah isu global yaitu krisis iklim, polusi dan hilangnya sebagian keanekaragaman hayati. 

"Ini menjadi atensi penting kami untuk kita bisa mengelola kawasan hutan di Papua Barat Daya yang kurang lebih seluas 2.500.000 H (dua juta lima ratus hektar) dan kawasan hutan konservasi seluas 1.100.000 H (satu juta seratus ribu hektar) dikelola pihak BKSDA," terangnya. 

Julian Kelly Kambu menuturkan berbicara menyangkut pengelolaan hutan ibarat makan buah simalakama dimana di satu sisi diperintahkan untuk menjaga hutan namun di sisi lain masyarakat adat butuh makan. 

"Hutan ini menarik dan seksi, hutan ini seksi dan juga sensitif. Antara menjaga hutan dan makan perlu ada kolaborasi untuk memanfaatkan hutan adat," pungkasnya. 

Kendati demikian, pencegahan korupsi di sektor kehutanan perlu di bahas lebih dalam bersama Ditjen OTDA dan 6 UPT dalam waktu dekat, agar ke depan korupsi sektor kehutanan dapat diminimalisir. 

"Pemberian ijin bagi pelaku usaha dalam sektor kehutanan untuk pemanfaatan hasil hutan perlu diperketat," tegasnya.