HARIAN NEGERI - Isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kembali mengemuka dan menyita perhatian publik. Berbagai pihak menilai bahwa tanpa intervensi cepat dari pemerintah, dampak PHK massal ini akan berdampak serius pada stabilitas ekonomi nasional dan kesejahteraan para pekerja.

Dikutip dari Bisnis.com, “Bapak Presiden Prabowo Subianto harus segera mengevaluasi kinerja para menteri, bila tidak sanggup selayaknya diganti. Industri nasional harus diselamatkan agar terhindar dari PHK besar-besaran,” ujar Said Iqbal, perwakilan Partai Buruh, Minggu (23/2/2025). Pernyataan tersebut menegaskan desakan agar kinerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perindustrian, dan Menteri Ketenagakerjaan segera diperiksa mengingat relokasi produksi yang memicu ancaman PHK di sektor elektronik.

Sementara itu, laporan dari CNBC Indonesia News mengungkapkan bahwa alarm darurat telah dibunyikan oleh sejumlah bos dan serikat pekerja. Seorang pimpinan serikat pekerja menyatakan, “Kita tidak bisa tinggal diam melihat perusahaan-perusahaan memindahkan operasi dan mengorbankan ribuan tenaga kerja tanpa penjelasan yang jelas.” Kutipan ini menggambarkan kekhawatiran mendalam di kalangan pekerja, terutama setelah rencana relokasi produksi menyebabkan PHK di perusahaan elektronik dan sektor lainnya.

Di ranah digital, CNBC Indonesia Tech melaporkan bahwa isu PHK massal semakin menghangatkan perbincangan. Sebuah video viral di TikTok menampilkan curhatan karyawan yang merasa tertekan dengan kebijakan PHK mendadak. “Video ini menggambarkan kekhawatiran global yang nyata, di mana karyawan dari berbagai negara merasa terancam kehilangan pekerjaan mereka,” ujar salah satu pengguna yang berbagi pengalamannya secara terbuka. Video tersebut telah ditonton oleh lebih dari 214 ribu orang, menegaskan bahwa masalah ini bukan hanya isu lokal, tetapi juga mencerminkan dinamika global di era digital.

Dari sisi ekonomi, para pengamat memperingatkan bahwa PHK massal akan menurunkan daya beli masyarakat dan menghambat pertumbuhan industri nasional. Dikutip dari Bisnis.com, “Industri nasional harus diselamatkan agar terhindar dari PHK besar-besaran,” yang menunjukkan pentingnya langkah cepat dari pemerintah untuk mencegah krisis yang lebih parah.

Dalam menghadapi situasi genting ini, para ahli menekankan perlunya transparansi dan komunikasi efektif antara pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja. Pemerintah diharapkan segera menyusun strategi jangka panjang untuk melindungi hak-hak pekerja serta mencegah terjadinya dampak sosial dan ekonomi yang semakin merugikan. Seperti dikutip dari Bisnis.com, “Langkah-langkah konkret harus segera diambil untuk menghindari dampak yang lebih besar.”

Ancaman PHK massal yang mengintai sektor industri merupakan peringatan keras bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan seruan evaluasi kinerja menteri, alarm demo dari serikat pekerja, dan viralnya curhatan karyawan di media sosial, sudah saatnya pemerintah bersinergi dengan perusahaan dan serikat pekerja untuk mengatasi krisis ketenagakerjaan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.